Jum'at, 26 April 2019 

PENYERAHAN LHP LKPD TA 2015: DELAPAN ENTITAS MEMPEROLEH OPINI WTP

31/05/2016 – 17:09

Mataram, Selasa (31 Mei 2016) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Angaran 2015 pada delapan pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.  Penyerahan diselenggarakan di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB. LHP diserahkan oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wahyu Priyono, kepada masing-masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah terkait.

Membuka sambutannya, Wahyu Priyono menjelaskan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, khususnya Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor 01 tentang Standar Umum Pemeriksaan, PSP 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, dan PSP 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan.

LHP yang diserahkan terdiri dari tiga bagian yang tidak terpisahkan, meliputi :

  • LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat opini;
  • LHP atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  • LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

LHP yang diserahkan pada hari ini adalah LHP atas LKPD TA 2015 pada delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima. Delapan entitas ini seluruhnya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2015 pada hari Kamis, 9 Juni 2016 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Melalui kegiatan ini, BPK RI berharap mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap BPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara/Daerah yang akuntabel dan transparan dapat meningkat.

SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KEPALA PERWAKILAN