Selasa, 18 September 2018 

Dilaporkan ke KPK, Inspektorat Lobar Tegaskan Hasil Pemeriksaan BPK Tak Ada Masalah

07/06/2018 – 08:46

APBD Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 menjadi bahan atau materi yang dilaporkan organsiasi masyarakat persatuan gerakan lembaga masyarakat Lobar ke Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu dugaan penyelewengan yang dilaporkan, risalah RAPBD Lobar 2018 yang disahkan oleh DPRD dan eksekutif dengan nilai Rp 1,6 triliun dan APBD 2018 yang disepakati sepihak oleh kepala daerah dan TAPD dengan nilai Rp1,7 triliun.

Menanggapi hal ini, Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Rahmad Agus Hidayat menegaskan APBD tahun 2018 tidak melanggar regulasi. Penambahan anggaran ini suatu hal wajar di APBD, bahkan beberapa tahun terakhir hal itu terjadi dan menurut hasil pemeriksaan BPK tidak ada masalah.

“Dan itu tidak keluar dari aturan (regulasi), dan beberapa tahun itu (terjadi) BPK melakukan pemeriksaan itu tidak ada masalah. Yang penting jelas aturannya ada, dimasukkan dalam anggaran, dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya, Selasa, 5 Juni 2018.

Agus mengaku enggan mengomentari modus politis di balik laporan ke KPK. Yang jelas, ujarnya, Pemda tetap melakukan tugasnya quality accuracy, memberikan pengawasan dan konsulting. Menurutnya, semua laporan yang masuk ke KPK tidak juga bisa ditindaklanjuti semua. Hal ini akan dilakukan dalam pembuktian lebih lanjut.

Menurutnya proses penambahan anggaran sudah ada regulasi yang mengatur. Sebab tidak saja kali ini saja, namun beberapa tahun terakhir terjadi. Namun, menurut hasil pemeriksaan BPK tidak ada masalah. Pejabat terkait di pusat juga tidak mungkin gegabah melakukan proses ini beberapa tahun terakhir, jika diketahui proses yang dilakukan melanggar aturan.

Diketahui APBD Lobar menjadi barang bukti yang dilaporkan ke KPK oleh organsiasi masyarakat. Dari serapan koran ini, diperoleh tanda bukti penerimaan laporan atau informasi pengaduan masyarakat dari KPK dengan nomor agenda 2018-05-00088 nomor informasi 96708 tertanggal 24 Mei 2018. Di mana dalam tanda bukti yang ditandatangani oleh penerima pengaduan masyarakat KPK, Punky Kusuma Damayanti menerangkan, bahwa jenis Pelapor organsiasi masyarakat Persatuan Gerakan Lembaga Masyarakat Lombok Barat. Tertera juga identitas pelaporan antara lain nomor telepon, identitas penanggung jawab tertera nama lengkap, alamat, jenis identitas dan nomor NIK.

Dalam surat aduan tersebut pihak pelapor sendiri melaporkan dugaan tindak pidana Korupsi (TPK) dalam penetapan APBD Lombok Barat tahun anggaran 2018. Dicantumkan pula dalam bukti laporan itu, jenis data yang diserahkan ke KPK dalam bentuk flashdisk berisi bukti tambahan. Adapun salah satu dugaan penyelewengan tersebut antara lain, risalah RAPBD Lobar 2018 yang disahkan oleh DPRD dan eksrkutif dengan nilai Rp1,6 triliun dan APBD 2018 yang disepakati sepihak oleh bupati dan TAPD dengan nilai Rp1,7 triliun. (her)

Sumber: Suara NTB